digoNOMIC

Rupiah Jebol Rp18.000 dan IHSG Tertekan, Istana Tetap Optimistis: "Fundamental Ekonomi Indonesia Masih Kuat"

Jumat, 5 Juni 2026 pukul 14.30 WIB
1 views
Rupiah Jebol Rp18.000 dan IHSG Tertekan, Istana Tetap Optimistis: "Fundamental Ekonomi Indonesia Masih Kuat"

Bagikan artikel:

DigoID - Saat rupiah terperosok menembus level psikologis Rp18.000 per dolar AS dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih bergerak dalam tekanan, pemerintah justru menyampaikan pesan yang berlawanan. Istana menegaskan fondasi ekonomi Indonesia tetap kokoh dan belum menunjukkan tanda-tanda krisis.

Di tengah kekhawatiran pelaku pasar terhadap pelemahan mata uang dan gejolak pasar saham, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan pemerintah terus memantau perkembangan ekonomi secara ketat bersama Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pernyataan tersebut muncul ketika tekanan terhadap rupiah semakin menjadi sorotan. Menembus level Rp18.000 per dolar AS bukan sekadar angka, tetapi juga menjadi alarm yang memicu kekhawatiran publik terhadap daya tahan ekonomi nasional.

Namun, pemerintah menilai kondisi saat ini belum mencerminkan pelemahan fundamental ekonomi. Menurut Prasetyo, indikator utama seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi masih berada pada jalur yang sehat.

"Kita harus yakin sesungguhnya fundamental ekonomi kita yang tergambar dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang masih terjaga," ujar Prasetyo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Tak hanya Istana, Kementerian Keuangan juga berupaya meredam kekhawatiran pasar. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kondisi fiskal Indonesia masih dalam kategori aman meskipun tekanan eksternal terus meningkat.

Menurutnya, hingga Mei 2026 rasio defisit anggaran baru mencapai 0,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut dinilai masih jauh dari batas yang dapat mengganggu stabilitas fiskal negara.

Bila dihitung secara sederhana hingga akhir tahun, rasio defisit diperkirakan berada di kisaran 1,8 persen PDB, level yang masih dianggap terkendali.

Purbaya mengungkapkan, salah satu faktor yang menjaga kesehatan fiskal adalah penerimaan negara yang tumbuh lebih baik dibanding perkiraan banyak pihak. Kenaikan penerimaan pajak disebut menjadi penopang utama di tengah ketidakpastian global.

"Income kita tumbuhnya di atas perkiraan banyak orang," katanya.

Pemerintah juga menegaskan penggunaan anggaran negara dilakukan secara hati-hati dan terukur agar stabilitas ekonomi tetap terjaga.

Di tengah sentimen negatif yang membayangi pasar modal, Purbaya bahkan menunjukkan optimisme tinggi terhadap prospek IHSG. Ia meyakini tekanan yang terjadi saat ini bersifat sementara dan pasar saham berpotensi kembali menguat seiring kuatnya fondasi ekonomi nasional.

Optimisme tersebut didukung sejumlah indikator makroekonomi yang masih relatif stabil. Salah satunya tingkat inflasi Mei 2026 yang tercatat 3,08 persen secara tahunan, masih berada dalam rentang sasaran Bank Indonesia sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen.

Meski demikian, pernyataan pemerintah datang di tengah sorotan tajam pasar terhadap kondisi rupiah yang terus melemah. Level Rp18.000 per dolar AS menjadi salah satu titik terlemah dalam sejarah nilai tukar Indonesia dan memicu pertanyaan besar mengenai daya tahan ekonomi nasional menghadapi tekanan global.

Di sisi lain, pemerintah berupaya mengirim sinyal bahwa gejolak pasar belum mencerminkan kondisi riil perekonomian. Dengan inflasi yang terkendali, penerimaan negara yang meningkat, serta defisit fiskal yang masih rendah, pemerintah meyakini Indonesia masih memiliki bantalan yang cukup kuat untuk menghadapi turbulensi ekonomi.

Kini perhatian publik tertuju pada konferensi pers APBN KiTa yang akan digelar Kementerian Keuangan. Forum tersebut diperkirakan menjadi momen penting bagi pemerintah untuk menjelaskan secara rinci kondisi fiskal dan menjawab keraguan pasar di tengah pelemahan rupiah dan tekanan terhadap IHSG.

Pertanyaannya kini bukan lagi apakah ekonomi Indonesia sedang menghadapi tekanan, melainkan seberapa kuat fondasi yang selama ini diyakini pemerintah mampu menahan guncangan yang semakin besar.